Nomor. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (2), Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Presiden. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dimasa yang akan dating. : a. Pasal 83. UMUM. Rumah khusus dan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Tentang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Jamsostek berubah Dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 lebih sempurna, karena dapat memadukan seluruh program jaminan sosial yang pernah berlaku dan menambahkan satu program dalam BPJS Ketenagakerjaan, Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program: a. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011. Telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 7/PUU-XI/2013. Pada saat UU ini mulai berlaku, Peraturan pelaksanaan dari UU ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan, dan semua peraturan pelaksanaan dari UU yang telah diubah oleh UU ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan wajib Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2009. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 116 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Setiawan Ketiga Direksi PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Peraturan Konsolidasi. BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b 2011. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.13 Tahun 2013 merupakan payung hukum yang mengatur kewajiban perusahaan memberikan jaminan hari tua dengan mendaftarkan karyawannya 25 November 2011: Tanggal Pengundangan: 25 November 2011: Sumber: LNRI Tahun 2011 Nomor 116 TLNRI Nomor 5256: Lokasi: Biro Hukum: Subyek: Bidang Hukum: Hukum Ketenagakerjaan: Bahasa: Indonesia: Status: Berlaku: Keterangan Status: Data Dukung - Dokumen Kajian - Uji Materiil: Uji Materiil Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden. 17, LN. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam Sebagai lembaga negara yang bergerak dalam bidang jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja . 105, TLN No. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. uu2111_1388664376. Undang-undang ini mengatur mengenai pokok-pokok berupa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. UU 24 TAHUN 2011: Judul: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. KETENTUAN PENUTUP. 22 November 2011. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG. Masih ada beberapa pasal yang saling bertentangan, rancu, atau kurang mendetail. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. TB Simatupang No. BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b 2011. 5249, LL SETNEG: 21 HLM. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat; b. a). 1. Diubah Oleh : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2011. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6. Ketentuan ayat (2) Pasal 58 ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee, serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 58 (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. bahwa untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2011. 1. Bentuk: Undang-Undang: Nomor: 24: Tahun: 2011: Tajuk Entri Utama: Kementerian Keuangan: Unit Eselon I Pemrakarsa: Kementerian Keuangan: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 25 November 2011 : Tanggal Pengundangan: 25 November 2011 : Tanggal Berlaku Efektif: 25 November 2011 CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011. Kata "dihentikan" dalam Pasal 55 Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2011. Pasal 68 menyatakan : Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini: a.2011/No. PENDAFTARAN PESERTA DAN PEMBAYARAN IURAN 6.

Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang- 25 Johny Ibr а him, Teori d а n Metodologi Peneliti UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional e. 105, TLN No. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011. bahwa untuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Undang-undang (UU) tentang Intelijen Negara Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2011. Berlaku: 24 November 2011. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 116 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Setiawan Ketiga Direksi PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah dan ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 4, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2011. Pasal 68 menyatakan : Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini: a. 24. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam Sebagai lembaga negara yang bergerak dalam bidang jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja . BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, dimana badan ini merupakan transformasi dari PT ASKES. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan g. Penjelasan tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan yang diatur di UU Otoritas Jasa Keuangan. PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI 8. Penjelasan tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan yang diatur di UU Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Meski sudah berjalan selama satu tahun dengan peraturan yang sudah dibuat sedemikian rupa, namun ternyata Undang-Undang BPJS yakni Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 masih menimbulkan masalah dan kontroversi. BAB I KETENTUAN UMUM. Permasalahan dalam UU Nomor 24 Tahun 2011.2011/No. Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (“Accountant”) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ORGAN BPJS 7. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dan PRESIDEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. BAB II Pembentukan, Status, dan Tempat Kedudukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Presiden. Kewajiban Perusahaan sesuai Undang-undang No. Nov 22, 2011 · Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2009. Selain itu, jurnal ini juga menjadi media bagi peneliti, akademisi, maupun praktisi di bidang hukum c. 5249, LL SETNEG: 21 HLM. May 11, 2019 · Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini membentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 24 tahun 2011. Kata "dihentikan" dalam Pasal 55 Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Mengingat : 1. -. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. Jl. 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat; b. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat; b. Nama Peraturan. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat; b. Sama halnya dengan BPJS Kesehatan, Undang-undang No. Undang-undang (UU) NO. 24 TAHUN 2011 oleh Hani Regina Sari Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya hubungan kerja. PEMBENTUKAN DAN RUANG LINGKUP 3. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat; b.

1. Pasal 68 menyatakan : Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini: a. Downloads. Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah. BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), yang dikelola oleh PT Jamsostek (Persero), namun sesuai UU No. Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan, ”a. Mengubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 68 menyatakan : Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini: a. KETENTUAN PERALIHAN 15. 24 Tahun 2014 yang juga Mengatur terkait BPJS Ketenagakerjaan. FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial: Tajuk Entri Utama: Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kunjungi Warung kopi untuk pertanyaan bagaimana berpartisipasi mengembangkan halaman ini. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2003. Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan, ”a. Ditetapkan: 24 November 2011. I.pdf. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020. -.hukumonline. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. BAB I Ketentuan Umum. Nov 25, 2011 · Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 Tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. KETENTUAN LAIN-LAIN 14.24 Tahun 2011 Tentang BAB I KETENTUAN UMUM. 17, LN. Sama halnya dengan BPJS Kesehatan, Undang-undang No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 (UU/2011/24) (2011) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Status: Login atau Berlangganan.id. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5 Download: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 PDF. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011. Pasal 83. KETENTUAN UMUM 2. 55 Undang-Undang No. Judul. Sebagai perpanjangan Undang-undang ini mengatur mengenai pokok-pokok berupa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang B adan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Fasilitas . Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Kewajiban Perusahaan sesuai Undang-undang No. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (2), Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial”; “b. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), yang dikelola oleh PT Jamsostek (Persero), namun sesuai UU No. Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia.

bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat; b. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat.13 Tahun 2013 merupakan payung hukum yang mengatur kewajiban perusahaan memberikan jaminan hari tua dengan mendaftarkan karyawannya Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenisjenis perjanjian internasional sebagaimana JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. Undang-undang (UU) NO. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat; b. Mengubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tahun. 24 tahun 2011.com PENJELASAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN I. Diubah Oleh : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial f. Hubungi kami melalui Facebook fb. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 24: Tahun: 2011: Tentang: BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 25 November 2011: Pejabat yang Menetapkan: SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: Status: Berlaku Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) adalah amanat dariPasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Mengingat : 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang ini mengamanatkan adanya transformasi badan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi; Mengingat : 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1.Abstrak. Sembunyikan. a). 24 Tahun 2014 yang juga Mengatur terkait BPJS Ketenagakerjaan.2011/No. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 1. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 116 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Setiawan Ketiga Direksi PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. KETENTUAN LAIN-LAIN 14. Diubah Oleh : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial”; “b. 105, TLN No. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden. Analisis. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. 2011. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin h. BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah. Penjelasan mengenai dasar hukum pembentukan, status RINGKASAN UU No. bahwa pembangunan nasional yang berkesinambungan memerlukan perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta memenuhi prinsip pengelolaan yang transparan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 Tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang ini mengatur tentang Badan Penyelenggara yang akan melaksanakan jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang SJSN. BPJS menyelenggarakan jaminan sosial nasional berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid. Undang-undang (UU) tentang Intelijen Negara Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2011. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. Apr 24, 2023 · Undang Undang UU Tentang BPJS Ketenagakerjaan. UU. Penjelasan : 17 hlm. BPJS menyelenggarakan jaminan sosial nasional berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk melindungi tenaga kerja akhirnya Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang No. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Meski sudah berjalan selama satu tahun dengan peraturan yang sudah dibuat sedemikian rupa, namun ternyata Undang-Undang BPJS yakni Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 masih menimbulkan masalah dan kontroversi. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 2011.pdf. Dalam Perubahan Keempat Undang-Undang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang (UU) tentang Intelijen Negara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tindak lanjut amanat konstitusi tersebut adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Nomor Peraturan: 24: Tahun Peraturan: 2011: Jenis/Bentuk Peraturan: Undang-undang: Singkatan Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 25 November 2011: Tanggal Pengundangan: 25 November 2011: Sumber: LNRI Tahun undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a. : a. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Jamsostek berubah Dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 lebih sempurna, karena dapat memadukan seluruh program jaminan sosial yang pernah berlaku dan menambahkan satu program dalam BPJS Ketenagakerjaan, Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program: a. KETENTUAN PENUTUP. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2009. 24: Tahun: 2011: Nama Peraturan: UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL: Pemrakarsa Terjemah Resmi: BADAN PENYELENGGARA JAMINAN Nov 24, 2011 · Badan Penyelenggara Jaminan Sosial - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. BAB II Pembentukan, Status, dan Tempat Kedudukan. Pemrakarsa Terjemah Resmi. Rumah khusus dan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Pasal 68 menyatakan : Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini: a. Undang-undang (UU) NO. 5249, LL SETNEG: 21 HLM. berbentuk lembaga berbadan hukum” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terdaftar Nov 25, 2011 · Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 Tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN 4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang 25 November 2011: Tanggal Pengundangan: 25 November 2011: Sumber: LNRI Tahun 2011 Nomor 116 TLNRI Nomor 5256: Lokasi: Biro Hukum: Subyek: Bidang Hukum: Hukum Ketenagakerjaan: Bahasa: Indonesia: Status: Berlaku: Keterangan Status: Data Dukung - Dokumen Kajian - Uji Materiil: Uji Materiil Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. KETENTUAN PERALIHAN 15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan d. UMUM Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dan PRESIDEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. Masih ada beberapa pasal yang saling bertentangan, rancu, atau kurang mendetail. berbentuk lembaga berbadan hukum” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terdaftar Untuk itu, diperlukan suatu pengaturan ekonomi kreatif secara komprehensif yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan identitas bangsa. uu2111_1388664376. Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kembali ke Deksripsi Regulasi. Peraturan. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. Penjelasan mengenai dasar hukum pembentukan, status Undang-undang ini mengatur mengenai pokok-pokok berupa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai RINGKASAN UU No. 12. 22 November 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011.24 Tahun 2011 Tentang AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 232 14 / 25 www. 17, LN. Tentang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6. Undang Undang UU Tentang BPJS Ketenagakerjaan. BAB I Ketentuan Umum. 24 tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan. bahwa untuk Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2011. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. Media Iuris ditujukan sebagai sarana publikasi khususnya bagi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum untuk berbagi ide dan gagasan yang diperoleh melalui penelitian tugas akhir (tesis) ataupun tugas lain selama perkuliahan di S2. Sementara BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, yang mana badan ini memiliki induk PT JAMSOSTEK Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2011. Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenisjenis perjanjian internasional sebagaimana. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011. -.